Dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang digelar di kawasan Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo, Senin (19/5), Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menerima sejumlah keluhan yang mendesak dari warga.
Keluhan yang paling banyak disampaikan warga menyangkut sistem penerimaan murid baru (SPMB) online tahun 2025. Warga merasa sistem ini masih menyulitkan dan belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi semua kalangan.
“Kami berharap agar Pemerintah Kota Surabaya memperhatikan keadilan bagi semua warga kota untuk mendapatkan hak yang sama dalam memperoleh sekolah yang baik, sekolah yang layak, dan juga untuk anak-anak yang berprestasi,” tegas Johari, yang akrab disapa Bang Jo.
Politisi PKS ini menambahkan bahwa apa pun skema penerimaan siswa—baik itu berdasarkan zonasi maupun domisili—harus tetap memudahkan masyarakat mengakses layanan pendidikan di seluruh wilayah Surabaya. “SPMB entah itu namanya zona, domisili, yang penting bisa memfasilitasi masyarakat kota Surabaya mengakses masalah pendidikan se-Kota Surabaya ini,” jelasnya.
Selain soal pendidikan, warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan BPJS Kesehatan. Mereka berharap sistem pelayanan BPJS di rumah sakit milik pemerintah daerah dapat ditingkatkan agar tidak menyulitkan pasien.
“Kerjasama antara BPJS, rumah sakit, puskesmas, dan swasta itu betul-betul bisa tersinergi dengan baik. Sehingga masyarakat tidak menjadi korban kebijakan yang belum sempurna di Kota Surabaya ini,” ujar Bang Jo.
Ia pun menyampaikan harapannya kepada Wali Kota Surabaya agar lebih memperhatikan kebutuhan mendasar masyarakat di bidang kesehatan. “Harapan kami, Wali Kota Eri Cahyadi betul-betul memperhatikan masyarakat yang saat ini perlu perhatian dalam masalah kesehatan. Terutama berkaitan dengan kehidupan kesehatan yang mendasar bagi masyarakat kota Surabaya,” lanjut Ketua DPD PKS Kota Surabaya tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap kurangnya ruang bermain anak di kawasan padat permukiman seperti Tambak Mayor. Selain itu, mereka mengusulkan penambahan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di wilayah tersebut guna menampung kebutuhan pendidikan yang terus meningkat.
Menanggapi berbagai aspirasi itu, Johari berkomitmen akan memperjuangkannya melalui jalur formal di DPRD. “Insyaallah aspirasi-aspirasi masyarakat selama reses akan diperjuangkan untuk diteruskan ke dinas terkait. Lalu kita sampaikan juga nanti lewat pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Surabaya,” paparnya.
Ia juga menegaskan akan menyampaikan langsung semua aspirasi tersebut kepada Wali Kota sebagai pemegang kebijakan. “Yang pasti, aspirasi masyarakat Kota Surabaya dan saya sebagai wakilnya, akan kita teruskan ke eksekutif dalam hal ini pemerintah kota Surabaya. Kami di dewan tetap mengawal aspirasi masyarakat hingga Pemkot merealisasikannya,” tutup Bang Jo.
(nawacitapost.com, 20 Mei 2025)
