SURABAYA (28/2) Keresahan para Kader Kesehatan di Kota Surabaya ditangkap oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya Cahyo Siswo Utomo. Ditemui usai acara Peringatan Isra’ Mi’raj, Cahyo menyarankan kepada Pemerintah Kota Surabaya agar sosialisasi terhadap masyarakat terutama kader kesehatan tentang peraturan yang terkait dengannya, dilakukan dengan lebih baik dan lebih bijak. “Termasuk juga soal ada pemberhentian itu mohon disosialisasikan dengan lebih baik dan lebih bijak,” ujar Cahyo serius.
Disamping itu, Anggota Komisi D DPRD Surabaya ini juga menyoal tentang penentual jumlah Kader Kesehetan. “Pertimbangan dalam menentukan jumlah Kader Kesehatan, mohon jangan hanya bersandar pada jumlah KK atau jumlah penduduk di suatu wilayah RT ataupun RW. Tetapi juga mempertimbangkan peran-perannya,” kata Cahyo.
Pria asli Surabaya ini kemudian menyampaikan bahwa peran-peran Kader Kesehatan ini sangat signifikan. “Mulai sebagai Jumantik, kemudian sebagai Lansia, atau fasilitator lingkungan-sanitasi. Lalu pemantauan penyakit lainnya seperti TBC dan penyakit paliatif, posyandu balita, pralansia dan lansia, KB dan sebagainya. Juga termasuk peran dalam kelurahan siaga, kampung ASI dan lain-lain. Ini harus dipertimbangkan,” tegas Cahyo.
Wakil Ketua Badan Pembentukan Perda ini juga masih menyebut beban lain Kader Kesehatan. “Iya belum lagi juga yang menurut saya menjadi beban Kader Kesehatan atau Kader Surabaya Hebat nantinya itu adalah tugas adminsitratif yang tidak ringan meskipun itu lewat aplikasi,” ungkapnya.
Karena itu Cahyo meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) meninjau ulang. “Jadi hemat saya, mohon ada peninjauan kembali soal pengurangan jumlah Kader Kesehatan. Mohon ada kebijakan dari pemkot Surabaya terutama dari Dinas Kesehatan untuk menyandarkan kebijakan itu tidak hanya pada jumlah KK tetapi juga beban kerja di masing-masing wilayah,” kata warga Pakis ini.
Hal lainnya yang diungkapkan Cahyo adalah soal anggaran bagi Kader Kesehatan. “Terkait beban anggaran, di Komisi kami, Komisi D, pada Tahun 2021 telah menyetujui APBD 2022 bahwa anggaran per kader itu, yakni sejumlah Kader Kesehatan saat itu, adalah naik sebesar 400 ribu rupiah. Yang menjadi pertanyaan saya selaku anggota komisi D, Ketika Kader Kesehatan itu menjadi 3 jumlahnya bagi RT/RW tertentu, kemudian yang kita sepakati di APBD itu apakah ada perubahan anggaran, atau ada penyaluran anggaran ke tempat lain, atau bagaimana. Ini harus ada penjelasan dari Dinas Kesehata Kota Surabaya,” ujarnya mempertanyakan.
Cahyo menyampaikan akan terus menyuarakan persoalan ini hingga ada kejelasan. “Kami di sini DPRD Surabaya terutama Fraksi PKS dalam posisi bersama Kader-kader Kesehatan. Keluhan-keluhan ataupun masukan kepada Pemkot Surabaya bisa disampikan melalui kami. Baik melalui Anggota Dewan langsung, melalui Pimpinan Dewan dimana ada Ibu Reni Astuti dari PKS, ataupun melalui staf-staf Fraksi PKS,” jelasnya Terakhir Cahyo mengajak agar semua warga tetap menjaga kesehetan di masa pandemi ini. “Salah satunya adalah menjaga kondisi psikis kita agar tetap berpikir positif dan saling mendoakan,” tutup pria yang juga Sekretaris DPD PKS Kota Surabaya ini.
