Jaring Aspirasi (Reses) Anggota Komisi A Fatkur Rohman banyak masukan agar pemerintah memperbanyak peluang pemberdayaan ekonomi warga. Untuk itu ia meminta Pemkot segera melakukan pembenahan.
“Tentunya, dimulai dari pemetaan siapa warga yang benar-benar membutuhkan penetrasi pengentasan kemiskinan dan pengangguran.” ujar Fatkur, Rabu (16/2)
Untuk mewujudkan hal itu, Fatkur yakin sangat memungkinkan, sebab peluang tersebut tidak hanya berupa pelatihan, namun bisa 1 paket program hulu sampai hilir, sekaligus disertai dengan pendampingan.
“Misalnya, dalam 1 paket itu ada pelatihan, kemudian support barang dan juga didampingi sisi pemasarannya. Kalau pelatihan kue, dapat seperangkat alat buat kue, pelatihan cooking atau memasak, ya plus alat masaknya.” urai politisi PKS tersebut.
Walau sebenarnya, warga memahami ada kuota dan keterbatasan anggaran. Kedati begitu, ia berharap pemkot bisa membuka pintu-pintu CSR untuk program pemulihan ekonomi ini, karena banyak anak-anak muda juga kena PHK dan belum bekerja.
Namun, Evaluasi DAKEL dan Musrenbang Kecamatan, jika mengusulkan 1 paket pemberdayaan namun harus menunggu 1 tahun ke depan untuk implementasinya, ini yang dikeluhkan warga.
“Nunggu 1 tahun siapa yang kuat pak, akhire cari kerja yang lain dan ketika tahun depan program turun, peserta wis buyar kabeh”, kata Fatkur, menirukan keluhan Ibu Antik dalam sebuah kesempatan Reses di genteng.
Sehingga warga menyampaikan, bahwa kebutuhan pelatihan atau bekerja hari ini sebagai dampak dari Pandemi juga. Harusnya, sambung dia, Pemkot bisa membuat skema tahapan antara usulan masuk dan implementasi itu tidak terlalu lama.
“Pemkot lebih paham caranya. Kalau tidak bisa, DAKEL dan MUSRENBANG menjadi kurang efektif untuk pemberdayaan masyarakat, balik lagi ke fisik dan fisik, karena warga tidak bisa menunggu 1 tahun, kebutuhan adalah hari ini.” tegas nya.
Masukan lain yang cukup mengagetkan, lanjut Fatkur saat mendengar pengakuan Camat mengatakan, bahwa bisa dilakukan pengajuan pelatihan plus dapat alat di dana kelurahan. Namun sangat disayangkan, ketika warga mengusulkan, sistem atau aplikasinya tidak support. Tidak ada pilihan perihal pelatihan dan support alatnya.
“Ini semoga menjadi masukan bagi pemkot khusus Diskominfo agar bisa memberikan feature di aplikasi yang memungkinkan agar pemkot tidak terkesan PHP ke warga. Wes terlanjur semangat namun aplikasi tidak support.” ungkapnya
Kemudian, disisi lain juga ada keluhan terkait regulasi, ia pun berharap hal ini jadi masukan bagi bagian hukum, syarat peserta pelatihan harus berupa pokmas dan memberikan bukti kegiatan selama 1 tahun terakhir sungguh menyulitkan warga terdampak.
“Sehingga masyarakat butuh treatment setelah mereka di PHK atau menjadi MBR.” ucap nya.
Fatkur menjabarkan, bahwa warga mempertanyakan bila membentuk pokmas pastinya bulan ini, akan tetapi kalau menunjukkan kegiatan 1 tahun sebelumnya berarti pokmas ini sejak awal memang tidak diberi ruang. Dan itu untuk pokmas-pokmas lama aja.
“Sehingga mereka memohon ada kebijakan dari pemkot perihal ini, agar tidak terkesan mau menolong tapi kok dipersulit.” sergah Fatkur.
(diagramkota.com, 17 Februari 2022)
