Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Yang Kami hormati Saudara Pimpinan,
Yang Kami hormati Saudara Walikota Surabaya,
Yang Kami hormati Rekan-rekan Anggota DPRD Kota Surabaya,
Yang Kami hormati Segenap jajaran Pemerintah Kota Surabaya,
Yang Kami hormati para undangan serta rekan-rekan jurnalis,
Segala puji bagi Allah Rabbul ‘Alamin, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta pengikutnya yang istiqamah hingga hari akhir.
Saudara Pimpinan, Saudara Walikota, Hadirin yang Terhormat,
Sebelum menyampaikan Pemandangan Umum ini, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Kota yang telah menyusun Raperda APBD 2023 ini dengan baik, ditengah berbagai keterbatasan karena kondisi pandemi yang juga berdampak pada situasi ekonomi Kota Surabaya. Semoga menjadi amal kebajikan yang mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Selanjutnya, Fraksi PKS berharap agar APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi APBD yang digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan warga Kota Surabaya. Menjadikan rakyat sejahtera lahir maupun batin. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan warga, serta meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Sesuai tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2023 yaitu “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pemenuhan Kebutuhan Sosial Dasar Berkelanjutan”.
Saudara Pimpinan, Saudara Walikota, Hadirin yang Berbahagia,
Tema pembangunan Kota Surabaya Tahun 2023 sebagaimana disebutkan di atas, menandai pulih dan bangkitnya Kota Surabaya dari kondisi pandemi sebagaimana kita alami bersama di tahun 2020, 2021, dan awal 2022 ini. Karena itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 harus mampu menjadi sarana bagi warga kota untuk meraih kesejahteraan hidupnya kembali, bahkan jauh lebih baik dibandingkan di masa pandemi dan masa sebelumnya.
Jika pada Tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya berada pada angka 82,31 naik 0,08 poin dari Tahun 2020, maka pada Tahun 2023 dengan tema pembangunan “Penguatan Daya Saing SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Berkelanjutan” seharusnya angka IPM bisa lebih meningkat lagi. Karena itu Belanja APBD Tahun 2023 harus memberikan prioritas pada dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi kehidupan yang layak. Ketiganya menjadi tolok ukur pembangunan manusia.
Pada dimensi kesehatan, untuk meningkatkan angka harapan hidup warga Surabaya, perlu ditempuh berbagai upaya. Angka stunting yang menurut Pemerintah Kota masih 1.219 anak pada Juli 2022, selayaknya tidak lagi ada pada Tahun 2023. Karena itu dukungan anggaran pada program penanganan dan pencegahan stunting, perlu ditingkatkan. Termasuk dukungan kepada para Kader Surabaya Hebat (KSH) dan Bunda PAUD serta Tim Penggerak PKK Kota hingga Kelurahan yang telah membantu warga Surabaya dalam peningkatan derajat kesehatan dan penanganan stunting serta mendidik anak-anak usia dini. Dukungan sarana prasarana untuk KSH dan Bunda PAUD semoga makin membantu tugas-tugas mulianya.
Selain itu, perbaikan Balai RW dan Balai RT juga perlu mendapat perhatian. Utamanya yang digunakan untuk kegiatan PAUD dan layanan masyarakat yang saat ini makin mendekat di tingkat RT dan RW.
Masih berkaitan dengan dimensi kesehatan, Pemerintah Kota perlu menambah jumlah fasilitas kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, dengan jumlah penduduk 2,8 juta jiwa, jumlah puskesmas yang seharusnya ada di kota Surabaya adalah 180 puskesmas. Faktanya, hari ini baru ada 63 Puskesmas. Demikian pula dengan keberadaan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota yang belum merata di wilayah kota Surabaya. Minimal terdapat satu RS milik Pemkot untuk masing-masing di Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, dan Surabaya Timur. Fraksi PKS mendorong dibangunnya Puskesmas-puskesmas baru dan Rumah Sakit baru, serta diiringi dengan pemenuhan tenaga kesehatan yang sesuai dengan rasio jumlah penduduk Surabaya. Rencana Pembangunan Rumah Sakit di Gunung Anyar, misalnya perlu didukung dan diwujudkan.
Pada dimensi pengetahuan, angka rata-rata sekolah dan angka harapan lama sekolah menjadi indikator pembangunan manusia. Karena itu dukungan anggaran kepada para pendidik, mulai dari Bunda PAUD hingga tenaga pendidik baik ASN maupun tenaga honorer, harus terus ditingkatkan. Di samping itu, perlu upaya pencegahan agar tidak terjadi putus sekolah. Anggaran bantuan sosial berupa bantuan pendidikan untuk pelajar SMA/SMK dari keluarga MBR, agar dilanjutkan dan dipastikan ketersediaan jumlah serta pencairannya, sesuai jumlah keluarga MBR berusia SMA/SMK. Dengan kekuatan APBD yang besar ini, kami berharap tidak ada lagi warga kota Surabaya yang terkendala biaya saat menempuh pendidikan di jenjang SMA/SMK.
Selain itu, perlu adanya pemerataan jumlah SMP Negeri di Kota Surabaya. Masih banyak kawasan di Kota Surabaya yang jauh dari SMP Negeri sehingga warganya tidak dapat bersaing dalam PPDB Zonasi. Sementara di lokasi lain, terdapat beberapa SMP Negeri dengan jarak yang berdekatan sehingga warga sekitar memiliki kesempatan lebih besar dalam PPDB zonasi karena banyaknya SMP Negeri di kawasan tersebut.
Berikutnya pada dimensi kehidupan yang layak, yang didasarkan pada pengeluaran per kapita dan daya beli masyarakat, berkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan. Penduduk miskin di kota Surabaya masih ada sejumlah 152.489 jiwa atau pada angka kemiskinan 5,23 persen. Upaya pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan berbagai program jaring pengaman sosial sebagaimana telah disebutkan oleh Saudara Wali Kota. Di samping itu perlu dibantu dengan program seperti perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dihuni oleh keluarga miskin ini. 3.600 lebih rutilahu yang telah masuk data Pemerintah Kota, dapat segera diperbaiki dengan APBD 2023 ini. Demikian pula dengan program perbaikan jamban yang telah dianggarkan, dapat diupayakan agar antrian pembangunan jamban yang mencapai 11 ribu dapat segera tuntas. Selain itu, persoalan perumahan bagi warga kota juga perlu diselesaikan. Antara lain dengan penambahan rusunawa, mengingat antrean flat yang sudah mencapai 12 ribu lebih.
Pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf ekonomi juga menyangkut kebutuhan akan lapangan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surabaya yang masih berada pada angka 9,68 persen, membutuhkan perhatian dan dukungan anggaran yang besar. Karena itu perlu berbagai langkah inovasi. Misalnya anggaran dana kelurahan, dapat juga digunakan untuk paket pemberdayaan ekonomi warga. Paket pemberdayaan yang kami maksud, anggaran yang tersedia bukan hanya untuk pelatihan, namun juga berupa sarana untuk bekerja menerapkan hasil pelatihan tersebut. Seperti mesin jahit, komputer, alat sablon, kompresor, dan lain-lain. Cara ini akan membantu pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran di kelurahan-kelurahan.
Dengan program-program peningkatan taraf ekonomi seperti di atas, diharapkan indeks gini (gini ratio) yang mengukur kesenjangan pendapatan antar penduduk bisa semakin turun mendekati angka 0. Saat ini indeks gini Surabaya pada angka 0, 351. Naik sedikit dari 2021 yang berada pada angka 0, 34. Karena itu masih diperlukan pemerataan pendapatan melalui program-program padat karya, pemberdayaan UMKM, yang memanfaatkan aset-aset pemkot, sebagaimana telah disebutkan oleh Saudara Wali Kota. Harapan kami, daya jangkau program ini semakin luas dan merata.
Masih pada dimensi kehidupan yang layak, kami meminta Pemerintah Kota bisa menyediakan anggaran bagi pembangunan maupun perbaikan fasilitas bagi para pesepeda dan pejalan kaki. Demikian juga anggaran bagi perbaikan dan pemeliharaan taman-taman bermain dan sarana olahraga di perumahan dan permukiman. Setelah lebih dua tahun pandemi, warga kembali ramai memanfaatkan taman-taman dan sarana olahraga ini. Ini tentu akan meningkatkan kualitas hidup warga kota. Seiring dengan hal ini, perlu kiranya diperhatikan, permintaan pemasangan PJU yang mencapai 15 ribu titik, termasuk permintaan dari warga di perkampungan yang mengajukan sejak tahun 2019 dan sempat terhenti pelaksanaannya karena pandemi.
Di samping itu, kami juga mendorong diwujudkannya kawasan-kawasan wisata baru di kota Surabaya, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, seperti yang baru saja terjadi di kawasan romo kalisari. Pembangunan kawasan-kawasan wisata ini akan mengangkat taraf ekonomi masyarakat sekitar sekaligus memelihara alam dan lingkungan.
Pada dimensi kehidupan yang layak, perlu kiranya juga pemerintah kota menyediakan sarana transportasi yang semakin baik. Antara lain pengadaan sarana transportasi yang berfungsi sebagai feeder bagi jalur Suroboyo Bus dan Trans Semanggi. Transportasi Massal yang murah, cepat, aman, dan nyaman, adalah salah satu kunci bagi perbaikan kualitas hidup warga kota Surabaya.
Berakhirnya refocusing anggaran masa pandemi, diharapkan juga dapat memacu pembangunan infrastruktur yang merupakan daya dukung bagi terciptanya lingkungan kota yang aman dan nyaman. Karena itu, anggaran penanggulangan banjir misalnya, bisa digunakan secara optimal guna mengatasi berbagai titik banjir. Termasuk banjir rob yang kerap kali melanda kawasan Surabaya Utara dan Surabaya Timur. Anggaran pembebasan lahan untuk saluran gendong, pembuatan sudetan, pembuatan boezem, pembangunan rumah pompa, harus terintegrasi dan terencana dengan baik sehingga bisa mencegah dan mengatasi terjadinya banjir tahunan yang dua puluh tahun lebih selalu melanda warga.
Dengan penggunaan APBD 2023 yang tepat pada dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi kehidupan yang layak, sebagaimana kami sebutkan di atas, maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, sehingga tercapai penguatan daya saing SDM sekaligus terpenuhi kebutuhan sosial dasar yang berkelanjutan.
Saudara Pimpinan, Saudara Walikota, Hadirin yang Budiman,
Demikianlah pemandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2023. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Surabaya, 5 Oktober 2022
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DPRD Kota Surabaya
FATKUR ROHMAN, ST., MT.
Juru Bicara
CAHYO SISWO UTOMO, ST.
Ketua
