Diawal tahun 2021 berdiri dua Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dikawasan Gunung Anyar dan Pakal oleh Pemerintah Kota Surabaya. Diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun ternyata hingga saat ini tidak menyelesaikan antrian bagi mereka yang mendapatkan fasilitas tersebut.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati mengatakan saat ini antrean sudah membludak mencapai belasan ribu dan harus segera mendapatkan perhatian khusus. Selama masa serap aspirasi atau reses pun banyak keluhan yang disampaikan mengenai antrean tersebut.
"Antrean rusun sudah mencapai 12.500 di Surabaya, dan masyarakat yang antre tergolong tidak mampu masuk kategori MBR, ini harus segera disikapi. Melalui reses maupun aktifitas turun dapil lainnya, saya banyak mendapat keluhan antrian rusun ini, bahkan berdatangan ke rumah maupun fraksi untuk menyampaikan aspirasi", ujarnya, Minggu (31/10/2021).
Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bila Pemerintah Kota Surabaya seharusnya menyadari bila ini kebutuhan mendesak. Karena melalui pengajuan dalam anggaran 2022 pembangunan Rusunawa hanya 1 blok saja yang berlokasi di wilayah Pakal.
"Pemkot biasanya menganggarkan pembangunan rusun baru setahun hanya 2 atau 3 blok, bahkan di 2022 hanya dianggarkan 1 blok di Pakal, tentunya kapasitas 1 blok hanya 100 unit hanya mengurangi 1% saja dari 12.500 antrian, tidak dapat memberikan solusi", jelasnya.
Guna mendukung agar segera terwujudnya impian agar antrean segera berkurang Komisi C DPRD Kota Surabaya mendorong agar menambah jumlah tingkatan rusun. Jika memang diperlukan untuk berkolaborasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pasti semua akan mendukung.
"Komisi C, melalui wakil ketua komisi, mendorong Pemkot untuk segera memberikan solusi, dengan menambah jumlah tingkatan rusun, kalau tadinya hanya 5 tingkat bisa dibuat 10 atau 20 tingkat sebagai pilot project 2022, selanjutnya nanti setiap tahun akan dibuat dengan tingkat yg lebih banyak. Masih dalam proses pembahasan, sementara disepakati 2022 dibuat Feasibility Study (FS) yg mencakup lokasi, kajian biaya sewa sekaligus penyiapan perda dan konsultasi ke pusat, karena berdasarkan permen PUPR, untuk diatas 5 tingkat harus dapat persetujuan dari pusat, pengerjaan rencananya multiyears 2022 PAK dan 2023 murni", pungkasnya.
