Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, menyoroti serius persoalan banjir yang
masih menghantui sejumlah wilayah. Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk
memprioritaskan langkah konkret di titik-titik darurat banjir, tanpa menjadikan efisiensi anggaran
sebagai alasan untuk menunda penanganan.
Menurut Aning, musim kemarau menjadi momen yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan
normalisasi saluran, terutama di wilayah kampung. Ia menyebut, pendangkalan dan sedimentasi yang tak tertangani selama ini menjadi penyebab utama air tidak bisa mengalir maksimal ke sungai. “Aku turun reses kemarin, yang terjadi pendangkalan itu banyak. Jadi dari perkampungan itu tidak bisa, sungainya sudah tidak bisa menampung air karena pendangkalan,” ujar Aning.
Ia menegaskan bahwa upaya normalisasi bisa dilakukan tanpa tergantung pada besarnya anggaran,
mengingat Pemkot Surabaya memiliki ribuan satgas lapangan. Aning juga menolak jika normalisasi selalu
dibenturkan dengan persoalan kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi. “Wes gak usah ngomong kewenangan. Kalau pemerintah provinsi mau menormalisasi sungai ya silakan. Alasan wae kalau ngomong soal kewenangan siapa,” tegasnya.
Politisi PKS ini meminta Pemkot Surabaya menghitung skala prioritas secara cermat. Wilayah yang berpotensi terdampak parah jika tak ditangani, menurutnya, harus segera diintervensi apa pun
kondisi anggarannya.
Salah satunya seperti fenomena banjir di sekitar area Semolowaru yang tergolong darurat. “Itu yang harus
diprioritaskan. Ada atau tidak ada anggaran, ya harus dianggarkan kalau masalah seperti itu,” katanya.
Aning juga menyoroti kondisi wilayah hilir seperti di Gunung Anyar Tambak yang dinilainya sangat rentan
banjir. Dia mengaku, juga sudah mengomunikasikan perlunya pembangunan tanggul di sejumlah titik pada wilayah Surabaya Timur ke dinas teknis usai masa reses. “Karena hilir ini penampungan air ya, memang ini harus benar-benar diprioritaskan. Termasuk juga pembuatan tanggul,” ujarnya.
Aning menjelaskan bahwa hasil pengerukan dari normalisasi bisa dimanfaatkan sebagai tanggul sederhana di beberapa titik, tanpa menambah beban biaya besar. Namun untuk wilayah-wilayah dengan
kondisi ekstrem, ia menekankan pentingnya pembangunan rumah pompa. Sebutlah seperti kasus banjir di Semolowaru tadi.
Aning menyayangkan jika proyek seperti rumah pompa Bethany di Semolowaru yang disebut menelan anggaran sekitar Rp 55 miliar itu ikut terkena rasionalisasi. “Seperti kemarin di Semolowaru banjir tinggi itu, rumah pompa Bethany itu anggarannya Rp 55 miliar. Itu seharusnya tidak dirasionalisasi. Karena kalau banjir di sana sudah sampai setinggi pinggang. Maksud saya yang darurat itu ya ini,” tegasnya.
Aning berharap Pemkot Surabaya bisa lebih akurat dalam membaca kebutuhan lapangan dan tidak semata-mata menggunakan efisiensi sebagai dalih untuk menunda proyek vital bagi warga terdampak.
sumber: Radar Surabaya, 27 Mei 2025
