SURABAYA – Penanganan sampah di Kota Pahlawan menuai kritik dari kalangan dewan. Sebab, pemkot hanya mengandalkan satu metode, yakni pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di Benowo. Menurut
DPRD, persoalan sampah di Surabaya tidak akan tuntas jika hanya mengandalkan satu program.
Wakil Ketua Komisi C Aning Rahmawati menjelaskan, pemkot harus mencari cara
untuk mengatasi problem sampah. Sebab, volume kotoran di Surabaya terus melonjak
seiring dengan penambahan penduduk serta laju perkembangan kawasan.
Menurut dia, PSEL memang menjadi metode utama mengatasi sampah. Namun, pemkot
harus memikirkan cara lain agar beban PSEL tidak terlampau berat. ”Pemkot harus ber-
kejaran dengan penambahan sampah,” terangnya.
Politikus PKS itu memiliki sebuah gagasan. Persoalan sampah harus tuntas dari rumah
warga. Masyarakat diajak ikut berempati mengurangi kotoran. Minimal memilah sampah.
Pemkot bertugas menyediakan tempat pembuangan sampah (TPS). Tidak sembarang TPS. Namun, TPS yang mengaplikasikan 3R (reduce, recycle, dan reuse). Sampah dipilah. Dengan begitu, tidak semuanya masuk ke PSEL Benowo.
Aning mengatakan, sejatinya Surabaya sudah memiliki TPS3R. Namun, jumlahnya masih minim serta belum tersebar di seluruh kawasan. ”Dari 190 TPS, baru 9 TPS yang sudah
menerapkan 3R,” ucapnya.
Ke depan, wakil rakyat meminta pemkot menambah TPS3R agar penanganan sampah semakin cepat. Selain itu, DPRD mengusulkan adanya tempat penampungan sampah sementara sangat sederhana (TP3S). ”TP3S digunakan untuk menampung limbah B3 dari
rumah tangga seperti bekas pengharum ruangan, pemutih, detergen pakaian, dan detergen kamar mandi sehingga tidak tercampur dengan sampah lain,” ucap alumnus ITS itu.
Perhatian dewan tidak hanya soal sampah. Masalah kesehatan juga mendapatkan porsi
ekstra. Sebab, pada masa pandemi, bidang kesehatan harus mendapatkan alokasi anggaran yang cukup.
Tahun depan anggaran dinas kesehatan (dinkes) mencapai Rp 1,3 triliun. Ada tiga kebu-
tuhan yang mendapatkan dana besar. Yakni, jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat),
pembangunan rumah sakit di Gunung Anyar, dan honorarium sejumlah kader kesehatan.
Contohnya, jamkesmas. Tahun depan ada kenaikan jumlah penerima program tersebut
sehingga membutuhkan tambahan dana. Untuk pembangunan rumah sakit di Gunung Anyar, alokasi anggaran mencapai Rp 157,813 miliar. Selanjutnya, honorarium kader kesehatan.
(Jawa Pos, 4 November 2021)
